Berita

Pra Rakorbangnas BMKG, Upaya Meningkatkan Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan MKG di Indonesia

Jakarta, Jum'at (11/3) - Undang Undang No. 31 Tahun 2009 telah mengamanatkan kepada pemerintah dalam hal ini Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika untuk melakukan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan di bidang Meteorologi,Klimatologi, dan Geofisika (MKG) serta mengkoordinasikan rencana induk penyelenggaraannya bersama-sama kementerian, lembaga, badan hukum, serta masyarakat yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan MKG di tanah air.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka BMKG menyelenggarakan kegiatan Pra Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas) dengan mengundang peserta dari pemerintah pusat (K/L), pemerintah daerah, badan hukum/perusahaan, dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan penyelenggaraan MKG. Acara yang bertempat di Auditorium BMKG ini dimaksudkan untuk menyusun bahan kesepakatan dari tatanan operasional dari masing2 Focussed Group Discussion (FGD) yang akan disampaikan saat Rakorbangnas yang pertama kali di BMKG yang direncanakan pada minggu keempat bulan Maret 2019 nanti.

Sekretaris Utama BMKG, Drs. Untung Merdijanto, M.Si dalam sambutan sekaligus membuka Rapat Pra Rakorbangnas menyampaikan bahwa.tema Rakorbangnas ini adalah "Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Menuju Masyarakat Aman dan Sejahtera".

"Tema ini kiranya tepat untuk mengingatkan kepada kita semua, bahwa penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika tidak hanya berkaitan dengan keamanan dari permasalahan kebencanaan namun juga mensejahterakan masyarakat dengan program-program literasi seperti SLI, SLN, SLG dan bahkan terkait dengan keagamaan."

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, M. Sc yang betindak sebagai Keynote Speaker menyampaikan dalam paparannya bahwa Bappenas selalu berkomitmen untuk mendukung BMKG dalam menjawab tantangan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika ke depan.

"Kerja sama dan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi akan terus kita perbaiki untuk meningkatkan kinerja BMKG. Kita semua mengharapkan BMKG menjadi institusi yang kuat dan terdepan dalam menyampaikan informasi peringatan dini bencana dan perubahan iklim. Untuk ke depan kami juga berharap anggaran BMKG akan dapat terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan yang juga terus meningkat."

Acara Pra Rakorbangnas dilanjutkan dengan FGD terkait dengan sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan MKG sesuai dengan Perpres nomor 37 tahun 2018 tentang rencana Induk Penyelenggaraan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tahun 2017-2041. FGD dibagi dalam beberapa grup tema, yaitu:

1. Keselamatan Transportasi, Infrastruktur dan Publik
2. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
3. Pengurangan Risiko Bencana

Dari hasil FGD tersebut, dihasilkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kegiatan pengamatan, pengelolaan data, pelayanan, penelitian, pengembangan, rekayasa dan kerja sama internasional di bidang MKG secara nasional merupakan tanggung jawab bersama antara Kementerian/Lembaga/Daerah/Badan Hukum Indonesia dan masyarakat sehingga dipandang perlu dilakukan sinkronisasi dan koordinasi kegiatan tersebut secara berkala.
2. Perlunya dilakukan integrasi data observasi atmosfer, laut, dan kebumian yang dapat dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
3. Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain wajib memanfaatkan informasi MKG dan BMKG dalam penetapan kebijakan di sector terkait.
4. BMKG akan mengupayakan memenuhi spesifikasi informasi MKG untuk berbagai sektor.
   
   
   
   
   
   
   • Tags
   • #Berita Utama