Berita

BMKG Hadiri Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi V DPR RI

Jakarta, BMKG bersama dengan BASARNAS dan BPWS, Kamis 13 Juni 2019, menghadiri gelaran Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di gedung MPR/DPR, Senayan. Agenda rapat kali ini merupakan pembicaraan pendahuluan terkait Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2020 di BMKG, BASARNAS dan BPWS.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Ir. H. Sigit Sosiantomo dan dihadiri oleh 52 anggota Komisi V DPR RI, BMKG menyampaikan paparan terkait Dasar Penyusunan RAPBN Tahun 2020, RKA BMKG dalam RAPBN Tahun 2020 serta dukungan BMKG untuk Prioritas Nasional Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.

Plt. Sestama BMKG, Dr.Widada Sulistya, yang mewakili Kepala BMKG, menyampaikan kepada para anggota Komisi V DPR RI tentang beberapa isu strategis yang menjadi prioritas BMKG yaitu :

• Kebutuhan SDM berkualitas dan berdaya saing untuk menjawab tantangan era disrupsi menuju BMKG berkelas dunia
• Organisasi yang efisien dan mampu beradaptasi secara cepat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan lingkungan strategis
• Perlunya pemenuhan layanan informasi MKG sesuai dengan kebutuhan masyarakat
• Penguatan dan pengembangan infrastruktur peralatan operasional BMKG
• Kebutuhan data yang terintegritas untuk mendukung pelayanan informasi

Plt. Sestama BMKG juga menyampaikan bahwa usulan RKA BMKG Tahun 2020 berdasarkan Rancangan Renstra 2020-2024, Pagu Kebutuhan TA 2020 sebesar Rp 3,860 Triliun. Namun berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor : S-338/MK.02/2019 dan B.241/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2019 tanggal 29 April 2019, BMKG hanya mendapatkan alokasi Pagu Indikatif sebesar Rp.2,040 Triliun, sehingga terdapat BACKLOG sebesar Rp 1,82 Triliun. Oleh karena itu, BMKG meminta dukungan dari para anggota Komisi V DPR RI untuk dapat membantu BMKG dalam memperjuangkan kenaikan anggaran tersebut.

Sidang yang berlangsung selama lebih kurang 3 jam tersebut, akhirnya mengeluarkan keputusan yaitu :

1. Komisi V DPR RI memahami paparan tentang penyesuaian pagu indikatif BMKG sesuai dengan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional PPN/BAPPENAS Nomor : S-338/MK.02/2019 dan B.241/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pagu Indikatif K/L Tahun 2020 sebagai berikut :

No.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PAGU KEBUTUHAN	PAGU INDIKATIF
1.	BMKG	3.860.788.842	2.040.169.932

Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan BMKG akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai dengan usulan pagu kebutuhan TA 2020 yang diusulkan untuk membiayai program-program prioritas sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.

2. Komisi V DPR RI meminta BMKG untuk menyesuaikan alokasi Pagu Anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada RKA-K/L RAPBN TA 2020 berdasarkan usul dan pendapat Komisi V DPR RI dalam memperjuangan program pembangunan yang berskala nasional termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi daerah pemilihan anggota Komisi V DPR RI, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
3. Komisi V DPR RI sepakat dengan BMKG untuk melakukan pemdalaman terhadap alokasi anggaran unit organisasi, fungsi, dan program masing-masing Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Dengar Pendapat selanjutnya.