SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH RI NO 4 TAHUN 2012 DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 46 TAHUN 2012


Biro Hukum Dan Organisasi melalui bagian Peraturan Perundangan dan Bantuan hukum menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada BMKG dan Peraturan Pemerintah RI No. 46 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kamis (18/10) di Chrysant Room Hotel Plaza Inn, Kendari. Peserta dari KUPT dan pegawai antara lain Stasiun Meteorologi Bau-Bau, Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, Stasiun Geofisika Kendari, Stasiun Meteorologi Pomalaa Kolaka di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Diawali sambutan oleh Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III Beto Ambari Bau-Bau Addi Setiadi SIP, selaku Koordinator UPT BMKG untuk Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa acara sosialisasi ini diselenggarakan di kota Kendari melalui Biro Hukum dan Organisasi terkait dengan Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada BMKG dan Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sehingga dapat memberikan pemahaman terkait Peraturan Pemerintah.   
Dilanjutkan dengan Arahan Kepala Biro Hukum dan Organisasi BMKG sekaligus membuka acara sosialisasi, menjelaskan tentang hal yang sangat perlu diperhatikan berkaitan dengan PP mengenai PNBP BMKG adalah seluruh PNBP yang diterima di lingkungan BMKG wajib disetor langsung / secepatnya ke kas negara dan penyetoran PNBP tidak boleh dilakukan lebih dari 24 jam dan dilarang dimasukkan ke rekening pribadi.
Dalam sambutan Kepala BMKG yang diwakili oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Darwahyuniati SH. MH, mengatakan dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur bahwa PNBP dapat dikenakan tarif sebesar nol rupiah, dengan syarat tertentu untuk kegiatan antara lain berkaitan dengan komitmen internasional, penanggulangan bencana, kegiatan sosial dan keagamaan, hankam, pendidikan dan penelitian non komersil dengan melampirkan surat keterangan, perjanjian pelaksanaan pemerintah daerah maupun pusat  dengan BMKG atau MoU.
Dalam presentasinya Ibu Darwahyuniati juga menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah No. 46  yang terbagi dalam 7 Bab ini merupakan pendelegasian dari UU MKG No. 31 Tahun 2009, pada Bab I penjelasan mengenai Ketentuan umum, bab II-IV mengenai permasalahan pokok dalam Pengamatan, Pengelolaan data, dan Prasarana serta sarana penyelenggaraan pengamatan dan pengelolaan data, bab   V mengenai Pembinaan, bab VI sanksi administratif dan bab VII mengenai Ketentuan penutup. Dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat 15 pendelegasian pengaturan lebih lanjut, yang ditetapkan Kepala Badan, baik itu bersifat Pengaturan maupun Penetapan.
::: Humas


  » Informasi lainnya...

PEMERINTAH INDONESIA TANGGAP TERHADAP BENCANA [27/1/2015]
Letak geografis Indonesia yang rawan terhadap berbagai bencana seperti gempa bumi,longsor, banjir pada prinsipnya sangat mungkin diantisipasi dampak kerusakannya oleh kita.Bencana tersebut umum terjadi, sehingga perlu dirumuskan sebuah kebijakan nasional yang terintegrasi, komprehensif dan berkelanjutan dalam penanganan bencana alam


EFISIENSIKAN ANGGARAN, BALAI II REKONSILIASI KEUANGAN [26/1/2015]
BOGOR, Senin (26/1/2015) - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika(BMKG) melakukan rekonsiliasi keuangan setiap tahunnya untuk efisiensi anggaran sehingga dapat mempertahankan prestasinya sejak tahun 2009, opini Wajar Tanpa Pengecualian.


BMKG LAPORKAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TAHUN 2014 [23/1/2015]
Komisi V DPR-RI mengundang sejumlah mitra kerja seperti BMKG, BASARNAS dan BPLS (Badan Pengawasan Lumpur Sidoarjo) untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat di ruang rapat gedung Komisi V DPR-RI dengan agenda pembahasan tindak lanjut pemeriksaan BPK semester 1 tahun 2014.


PENYEBAB JATUHNYA AIRASIA, TUNGGU HASIL INVESTIGASI [20/1/2015]
``Saya mohon sekali lagi, tidak ada yang mengambil kesimpulan itu terlalu cepat, apa karena cuaca, karena teknis pesawat atau karena satu dan lain hal, ini mungkin baiknya kita tunggu saja laporan hasil investigasi KNKT,`` terang Ignasius Jonan saat rapat kerja perkembangan penanganan kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 dan tindak lanjut kebijakan di bidang perhubungan udara antara Komisi V DPR RI dengan mitra kerja antara lain Kementerian Perhubungan, BMKG, Basarnas dan KNKT.


MELALUI REKONSILIASI, BALAI V SIAP PERTAHANKAN OPINI WTP [20/1/2015]
JAYAPURA, Selasa 20 Januari 2015 - Upaya konkrit BMKG untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang tepat waktu dan disusun serta disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).


PENGELOLAAN ANGGARAN SECARA EFISIEN DAN PENINGKATAN ETOS KERJA DITERAPKAN OLEH BMKG [19/1/2015]
Makassar, Senin (19/1) Balai Besar MKG Wilayah IV Makassar mengadakan kegiatan rekonsiliasi keuangan semester II tahun 2014 dengan tema ``Melalui Rekonsiliasi Keuangan Kita Tingkatkan Kinerja dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Untuk Tetap Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian``.


PERANCIS OPTIMIS INDONESIA ATASI PERUBAHAN IKLIM [17/1/2015]
Melalui Menteri Keuangan Perancis, Michel Sapin, Perancis menyatakan dukungannya kepada Indonesia, dalam bentuk kerjasama sejak tahun 2012 dengan BMKG, untuk bersama-sama mengatasi problem dunia yaitu dampak dari global warming atau perubahan iklim.


SEMINAR ILMIAH `CRASH AIR ASIA` Informasi Cuaca untuk Keselamatan Penerbangan [15/1/2015]
Bintaro, Tangerang-Kamis, (15/1), Beberapa waktu lalu, kita dikagetkan oleh peristiwa hilang nya kontak pesawat Air Asia dengan nomor peerbangan QZ 8501 terbang dari Bandar Udara Internasional Djuanda di Surabaya, Jawa Timur dengan tujuan Bandar Udara Internasional Changi di Singapore, penerbangan tersebut menggunakan pesawat dengan type Airbus A320-200 yang hilang kontak di sekitar wilayah selat karimata pada pagi hari tanggal 28 Desember 2014.


REKONSILIASI BALAI III TINGKATKAN KINERJA DAN EFISIENSI [14/1/2015]
Denpasar, 13 April 2015 - Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Aset BMN Semester II Tahun 2014 di lingkungan Balai Besar MKG Wilayah III diselenggarakan di Kantor Balai yang dibuka Kepala BMKG Dr.Andi Eka Sakya, M.Eng .


REKONSILIASI KEUANGAN BMKG DI BALAI BESAR WILAYAH I MEDAN [14/1/2015]
MEDAN, Selasa 13 Januari 2014 - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I melakukan Rekonsiliasi Keuangan Semester II TA 2014, Bertempat di Aula Kantor Balai BMKG Wilayah I Medan, yang diikuti oleh 129 peserta dari seluruh satker BMKG Wilayah I Medan dan pengarah dari BMKG pusat, serta nara sumber dari Kementrian Keuangan. Kegiatan dilaksanakan dengan Tema ``Melalui Rekonsiliasi Laporan Keuangan Kita Tingkatkan Kinerja dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Untuk Tetap Mempertahankan Opini WTP``.



Prakiraan Cuaca
29 January 2015
Medan
Berawan
23 - 32°C
Padang
Cerah Berawan
22 - 31°C
Palembang
Hujan Ringan
24 - 32°C
Bengkulu
Hujan Sedang
23 - 31°C
Pontianak
Hujan Ringan
23 - 32°C
Palangkaraya
Hujan Ringan
23 - 33°C
Manado
Hujan Ringan
23 - 31°C
Makassar
Hujan Ringan
23 - 31°C
Ternate
Berawan
25 - 32°C
Ambon
Berawan
24 - 33°C
Jayapura
Berawan
23 - 32°C
Sorong
Berawan
24 - 32°C
Kupang
Hujan Ringan
24 - 30°C
Denpasar
Hujan Sedang
24 - 32°C
Jakarta
Hujan Sedang
23 - 32°C
Bandung
Hujan Sedang
21 - 31°C
Semarang
Hujan Ringan
25 - 32°C
Surabaya
Hujan Sedang
23 - 32°C
Selengkapnya
Gempabumi Terkini
27 Januari 2015 - 08:02:27 WIB


Lokasi :
1.28 LU - 97.38 BT
Kedalaman : 81 Km

4 km BaratDaya NIASUTARA-SUMUT
tidak berpotensi TSUNAMI
Selengkapnya